Kritis di Negeri Sendiri…. Apa Salah???


Saya tertegun dan sangat-sangat heran bahkan ingin marah namun tidak tahu kepada siapa, ketika baru saja saya baca satu artikel di Kompas.com, setidaknya mengapa orang yang ingin tahu bahkan hendak meluruskan duduk perkara yang memang dianggap tidak di jalan yang sewajarnyakoq malah mendapat perlakuan yang sangat tidak profesional. Di luar daripada itu, mari kita sebagai warga negara baik yang berkepentingan maupun sebatas mengetahui saja supaya menanggapi segala hal dengan kepala dingin (tidak usah emosi– mungkin itu salah satu yang menyebabkan kita bangsa Indonesia mudah diadu domba sebagaimana sejarah silam bicara dengan Belanda yang sangat berhasil dengan politik devide et imperanya), pastinya saya yakin dari hati yang terdalam tidak ada satu orangpun yang mau mempergunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadinya apalagi untuk kepentingan segelintir orang yang tidak mempunyai tanggung jawab dan mengatasnamakan instansi untuk kepentingan pribadi semata. Indonesia pasti akan menjadi bangsa yang mendapat peringkat tertinggi dengan kategori “nagara terbersih dan terjujur”, bukan saat ini sebagai “negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia” yang masuk dalam sepuluh besar dunia, bahkan lima besar dunia, bahkan tiga besar dunia.

Lantas, apa sebenarnya yang hendak ditunggu-tunggu (maksudnya yang baru saja saya baca), jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mba, tuan, nyonya, kakek, kakak, nenek, mbakyu, kangmas, uni, uda…… Bulan-bulan ini memang di tingkat pendidikan manapun (kecuali dikti ya…) para pemangku jabatan di satuan pendidikan sedang disibukkan dengan penyusunan dan pengajuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), bahkan 2 atau 3 bulan terakhir jika dihitung dengan masa publikasi dari pihak berwenang kepada pihak bersangkutan.

Aduh, capek ngurusin negeri ini ya pak Presiden… ada saja masalah yang muncul, atu belom selesai sudah muncul lagi yang laen…. Tapi tidak dipungkiri juga kalau tidak ada masalah ya… sama saja tidak ada perkembangan karena pikiran dan otak gak terpakai, alias mending jadi orang mati aje….

silahkan diwoco saja. Sekali lagi sebagai orang yang beradab dan berpendidikan kiranya kita dapat menanggapi dan menyimpulkan sesuatu apapun yang kita lihat, rasa, dengan, dan lakukan bukandari satu sudut pandang saja, akan tetapi dipikirkan dahulu sebelum berbicara. Karena seorang teman berkata

“bila kamu diberi waktu satu minggu untuk memotong pohon setinggi apapun di negeri ini, maka berapa lama waktu itu kamu manfaatkan???”

lantas dia menjawab:

“saya akan gunakan waktu satu minggu ini dengan 4 hari saya gunakan untuk mengasah dan menajamkan kapak yang saya gunakan dan 1 hari untuk memotong/menebang pohon itu, dan dua hari untuk membersihkan dan membereskan ranting, dahan, dan daun-daun pohon itu.”

Apa yang dapat kita ambil dari pengalaman di atas, banyak pesan moral yang dapat diambil dari sini, salah satunya jika kita hendak melakukan sesuatunya ibarat mau menyampaikan sesuatu melalui lisan kita, maka berpikirlah secara mendalam dan melihat sesuatunya jangan hanya dari satu sudut pandang saja (ini sama halnya dengan orang yang mudah percaya dan mengambil suatu tindakan terhadap apa yang ia terima tanpa melihat atau memikirkan terlebih dahulu baru mengambil tindakan tepat).

Untuk yang kedua kalinya, silahkan diwoco saja……

Dinas Pendidikan Kota Purwakarta sampai saat ini tidak mengetahui ihwal mutasi massal terhadap 12 guru SMAN RSBI 1 Purwakarta, Jawa Barat. Seorang guru buka mulut dan mengaku bahwa mutasi itu diberikan lantaran para guru terlalu kritis mempertanyakan dana sumbangan pendidikan (DSP) dari para orang tua murid pada Juli 2009 lalu.

DSP itu sebesar Rp 1.207.100.000, namun kepala sekolah mengaku kepada kami bahwa yang diterima hanya Rp 800 juta saja. Itu terjadi bulan Juli 2009.
— Guru SMAN 1 Purwakarta

“Yang membuat kami bingung adalah kepala dinas setempat tidak mengetahui mengenai mutasi ini. Jika tidak mengetahui ini, berarti mutasi yang diberikan kepada kami tidak normal dan cacat hukum, untuk itu kami mempertanyakannya,” ungkap salah satu guru kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (5/10/2010).

“Kepala dinas hanya menyuruh kami tetap menunggu dan diam saja di RSBI SMAN 1 Purwakarta, tidak usah pergi ke sekolah lain untuk mengajar. Jadi, sekarang ini kami tetap pergi ke sekolah tetapi tidak mengajar,” lanjutnya.

Menurut dia, persoalan mutasi tersebut memang sudah dilaporkan kepada Bupati Purwakarta, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta dinas pendidikan setempat. Hanya, sampai saat ini tidak ada respon terhadap pelaporan mereka.

Lebih ironis lagi, kata dia, pernah para guru tersebut diundang dalam sebuah rapat internal. Di rapat itu, lanjut dia, kepala sekolah meminta maaf kepada 12 guru yang dimutasi ini. Anehnya, keesokan harinya muncul berita di surat kabar, yang isinya para guru tersebut melakukan kesalahan.

“Lho, kok, jadi dibalik seperti ini, seakan-akan kami, para guru, yang salah,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Selasa (5/10/2010), sebanyak 12 guru SMAN RSBI 1 Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena mengkritisi uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orang tua murid.

“Menurut data real yang diterima, DSP itu sebesar Rp 1.207.100.000, namun kepala sekolah mengaku kepada kami bahwa yang diterima hanya Rp 800 juta saja. Itu terjadi pada bulan Juli 2009. Kemudian, dari situ mulailah ada pergunjingan,” ungkap salah satu guru RSBI SMAN 1 Purwakarta yang mengalami mutasi tersebut kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (5/10/2010).

Kalo masih kurang ya…. monggo dilanjut….

Lantaran terlalu kritis menyikapi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekolahnya, seorang guru SMAN 6 Jakarta menjadi korban intimidasi kepala sekolahnya.

Masih ada lagi, yaitu manipulasi untuk masuk jurusan. Siswa yang seharusnya masuk jurusan IPS, entah mengapa, siswa tersebut bisa masuk jurusan IPA.
— Guru SMA 6 Jakarta

“Banyak kejanggalan yang terjadi di SMAN 6, contohnya masalah keuangan. Sudah dua tahun ditanya mengenai transparasi keuangan, tetapi tidak diberi tahu juga oleh kepala sekolah,” ujar salah seorang guru di SMAN 6 Jakarta saat menghadiri acara “Refleksi Guru Indonesia yang Masih Mengalami Intimidasi dan Diskriminasi secara Sistematik, Senin (4/10/2010) di Kantor ICW, Jakarta.

Selain masalah transparansi keuangan, kata guru tersebut, permasalahan lain seputar uang yang mencuat adalah tunjangan kinerja daerah (TKD). Nilai TKD yang harus dibayarkan adalah Rp 11 juta pada bulan Januari-Februari 2010, tetapi guru itu baru mendapatkan sebagian dan belum sesuai dengan jumlah tersebut. Hal itu disebabkan salah perhitungan oleh pihak kepala sekolah dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Selain itu, ada pula masalah transparansi bimbingan belajar kelas yang wajib diikuti oleh semua siswa mulai kelas 10 sampai 12.

“Bimbel ini rasanya dipaksakan, bagaimana dengan siswa kurang mampu yang tidak bisa membiayai bimbel?” ungkapnya.

Hal yang sama juga terjadi pada kegiatan organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Pada kegiatan ini, siswa tidak diberikan hak untuk mengembangkan OSIS.

“Semua diatur oleh kepala sekolah, yang ada hanya kegiatan-kegiatan outbond dan latihan fisik,” katanya.

Guru tersebut juga menambahkan, yang lebih ironis lagi adalah manipulasi kenaikan kelas. “Dari data yang ada seharusnya ada 150 siswa yang tidak naik kelas, tetapi dikatrol sehingga menjadi 15 siswa yang tidak naik kelas. Saat rapat, kami para guru tidak mengetahui apa-apa dan hanya mengiyakan apa saja yang disuruh kepala sekolah,” ujarnya.

“Masih ada lagi, yaitu manipulasi untuk masuk jurusan. Siswa yang seharusnya masuk jurusan IPS, entah mengapa, siswa tersebut bisa masuk jurusan IPA,” tandasnya.

Hal-hal seperti itu, lanjut dia, yang dipertanyakan oleh guru dan kemudian dibalas dengan ancaman mutasi dan pemecatan oleh kepala sekolah. Menurutnya, cara-cara seperti itu merupakan kekerasan simbolik.

“Untuk itu mari kita berikan kemerdekaan bagi guru-guru kritis ini. Ironisnya, kebanyakan di antara para guru kritis ini adalah guru-guru senior yang sudah mengajar lebih dari 15 tahun. Lalu, ke mana guru-guru baru,” timpal Jimmy F Paat dari Koalisi Pendidikan.

Sementara itu, menurut Koordinator Divisi Monitoring ICW, Ade Irawan, jika pemerintah serius ingin memerangi korupsi, maka segalanya harus dimulai dari sekolah. Terkait hal itu, data-data guru yang diintimidasi akan segera disusun oleh ICW dan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dalam waktu dekat kami juga akan mengunjungi Kemdiknas untuk meminta perlindungan guru-guru yang kritis,” ujar Ade.

Ya…. kalau masih kurang juga ya… dilanjut maning……..

Persoalan mutasi massal dan sewenang-wenang pada 12 guru SMAN Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) 1 Purwakarta, Jawa Barat, dan intimidasi yang dialami seorang guru SMAN 6 Jakarta harus dituntaskan. Kepala sekolah atau bentuk birokrasi lain di sekolah atau setingkat dinas pendidikan yang mengintimidasi guru dalam bentuk apa pun dinilai telah melanggar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Jaminan Perlindungan Profesi Guru.

Siapa pun yang melanggar pasal itu bisa dikenai sanksi. Ini tidak bisa ditoleransi.
— Suparman

“Siapa pun yang melanggar pasal itu bisa dikenai sanksi. Ini tidak bisa ditoleransi,” ujar Ketua Umum Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman kepada Kompas.com, Jumat (8/10/2010).

Seperti diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Selasa (5/10/2010), sebanyak 12 guru SMAN RSBI 1 Purwakarta, Jawa Barat, mengalami mutasi massal secara sewenang-wenang karena kritis terhadap uang dana sumbangan pendidikan (DSP) yang diberikan oleh para orangtua murid. Menurut para guru yang dimutasi itu, DSP tersebut sebesar Rp 1.207.100.000. Namun, kepala sekolah mengaku hanya menerima Rp 800 juta.

Sebelumnya, di SMAN 6 Jakarta, lantaran terlalu kritis dalam menyikapi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sekolahnya, seorang guru menjadi korban intimidasi kepala sekolahnya. Kepada Kompas.com, Senin (4/10/2010), guru yang bersangkutan mengungkapkan ihwal banyaknya kejanggalan di SMAN 6, terutama masalah transparansi keuangan, tunjangan kinerja daerah (TKD), bimbingan belajar kelas, dan manipulasi kenaikan kelas.

Menanggapi hal itu, Suparman kembali menegaskan bahwa terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS), guru ataupun dewan pendidikan wajib menolak RAPBS. Bahkan, kata dia, kepala sekolah wajib melaporkan semua kegiatan sekolah.

“Termasuk melaporkan dana pendidikan kepada dewan pendidikan. Jadi, tidak ada alasan sikap kritis guru mempertanyakan transparansi keuangan dijawab dengan ancaman intimidasi dalam bentuk apa pun,” ujar Suparman.

Ingat Bung, Indonesia negara demokrasi, siapa saja boleh menyampaikan ungkapan hatinya baik secara lisan maupun tulisan (tentunya melalui cara dan tata aturan yang tidak melanggar UU yang berlaku di negara hukum seperti Indonesia). Mari kita rapatkan barisan tuk lawan penindasan, demi amar ma’ruf nahi munkar.

Iklan

About muhammad fajri

manusia hidup untuk berusaha, dengan berusaha manusia akan hidup dan dengan berusaha pula manusia akan dapat menghidupi dirinya sendiri dan orang lain

Posted on 9 Oktober 2010, in berpikir kritis, kritis itu perlu. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: